KALIANDA, SAYLAMPUNG.ID- Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Radityo Egi Pratama (Egi), mengikuti rapat koordinasi (rakor) Program Pemberantasan Korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bupati Egi mengikuti rakor itu secara daring melalui zoom meeting dari Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Rabu (7/5/2025).
Kegiatan itu juga untuk menguatkan sinergi mencegah korupsi tingkat daerah melalui pemantauan dan evaluasi indikator MCP.
Pemantauan dan evaluasi indikator MCP ini, di antaranya Area Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pelayanan Publik, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Optimalisasi Penerimaan Daerah.
Bupati Egi mengatakan, rakor ini ialah bagian mekanisme penguatan fungsi pengawasan dan perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam 8 area intervensi MCP.
“Terkait Perencanaan dan Penganggaran APBD, PBJ, Pelayanan Publik, Pengawasan Internal, Manajemen ASN, Pengelolaan BMD, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa,” kata Egi.
Selain area intervensi MCP ini, Egi juga berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik, terutama hal perizinan.
Menurutnya, penerapan sistem perizinan terpadu berbasis teknologi informasi, proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah tak sekadar berorientasi kepatuhan indikator MCP. Tapi juga mampu menanamkan nilai antikorupsi setiap aspek pelayanan birokrasi,” ujarnya.
Ia berpesan, kolaborasi aktif dengan KPK dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Agar tata kelola pemerintahan di Lamsel mampu mewujudkan pelayanan publik profesional, bersih, dan berpihak kepada masyarakat.
“Jadikan MCP ini bukan sekadar alat ukur, melainkan instrumen perubahan budaya kerja pemerintahan sebagai langkah kita membangun Lamsel bersih praktik korupsi, unggul pelayanan publik, dan kuat berintegritas pemerintahan,” harapnya. (lmhr)
